Langsung ke konten utama

[Susunan Lengkap Kabinet Merah Putih]


Senin malam (20/10/2024) setelah paginya diambil sumpahnya sebagai presiden Republik Indonesia ke-8 bersama wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada paripurna MPR RI, Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet yang diberi nama "Kabinet Merah Putih".

Kabinet yang gemuk berjumlah 109 orang menteri, pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan Kepala Badan itu akan dilantik pada hari Senin, 21 Oktober 2024.

Duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memenangkan pilpres 24 Februari yang lalu mengusung visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita.

Asta Cita yang harus diejahwantahkan dalam pemerintahan periode 2024-2029 kedepan yaitu:


1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Berikut nama-nama menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih:

1. Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri;
10. Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri;
11. Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan;
12. Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama;
13. Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum;
14. Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia;
15. Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan;
17. Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19. Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan;
20. Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan;
21. Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial;
22. Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan;
23. Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian;
25. Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan;
26. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum;
28. Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30. M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi;
31. Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan;
32. Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital;
33. Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian;
34. Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan;
35. Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
36. Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
41. Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42. Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi;
44. Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
45. Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisaata
46. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47. Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
49. Sanitiar Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung;
50. Muhammad Herindra, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara;
51. AM Putranto, sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
52. Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
53. Teddy Indra Wijaya, sebagai Sekretaris Kabinet.

Adapun nama-nama wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029:

1. Lodewijk Freidrich Paulus, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Otto Hasibuan, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Bambang Eko Suharyanto, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara;
4. Juri Ardiantoro, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara;
5. Bima Arya Sugiarto, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Ribka Haluk, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri;
7. Muhammad Anis Matta, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
8. Arrmanatha Christiawan Nasir, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
9. Arif Havas Oegroseno, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri;
10. Donny Hermawan, sebagai Wakil Menteri Pertahanan;
11. R. Muhammad Syafi’i, sebagai Wakil Menteri Agama;
12. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai Wakil Menteri Hukum;
13. Mugiyanto, sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;
14. Silmy Karim, sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Thomas AM Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan;
16. Suahasil Nazara, sebagai Wakil Menteri Keuangan;
17. Anggito Abimanyu, sebagai Wakil Menteri Keuangan;
18. Fajar Riza Ul Haq, sebagai Wakil Menteri Pendidikan;
19. Atip Latipulhayat, sebagai Wakil Menteri Pendidikan;
20. Fauzan, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
21. Stella Christie, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
22. Giring Ganesha Djumaryo, sebagai Wakil Menteri Kebudayaan;
23. Dante Saksono Harbuwono, sebagai Wakil Menteri Kesehatan;
24. Agus Jabo Priyono, sebagai Wakil Menteri Sosial;
25. Immanuel Ebenezer Gerungan, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan;

26. Christina Aryani, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI;
27. Dzulfikar Ahmad Tawala, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI;
28. Faisol Riza, sebagai Wakil Menteri Perindustrian;
29. Dyah Roro Esti Widya Putri, sebagai Wakil Menteri Perdagangan;
30. Yuliot, sebagai Wakil Menteri ESDM;
31. Diana Kusumastuti, sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
32. Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
33. Ahmad Riza Patria, sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
34. Viva Yoga Mauladi, sebagai Wakil Menteri Transmigrasi;
35. Suntana, sebagai Wakil Menteri Perhubungan;
36. Angga Raka Prabowo, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
37. Nezar Patria, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
38. Sudaryono, sebagai Wakil Menteri Pertanian;
39. Sulaiman Umar, sebagai Wakil Menteri Kehutanan;
40. Didit Herdiawan, sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
41. Ossy Dermawan, sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas;
43. Purwadi Arianto, sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
44. Kartiko Wirjoatmodjo, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
45. Aminuddin Ma’ruf, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
46. Dony Oskaria, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN;
48. Diaz Faisal Malik Hendropiyono, sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
49. Todotua Pasaribu, sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Ferry Joko Yuliantono, sebagai Wakil Menteri Koperasi;
51. Helvi Yuni Moraza, sebagai Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
52. Ni Luh Enik Ernawati, sebagai Wakil Menteri Pariwisaata;
53. Irene Umar, sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
54. Veronica Tan, sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
55. Taufik Hidayat, sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
56. Muhammad Qodari, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Sumber: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-negara-jakarta/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

[SEJARAH SEDANG BERGERAK]

Hari ini, Rabu 27 November 2024 sejarah sedang bergerak. Ada 545 kepemimpinan daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang sedang menentukan nasibnya untuk 5 tahun kedepan, 2024-2029. Ini pillkada serentak terbesar yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia dengan melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Ada 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Ada pengecualian untuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2021 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilakukan penetapan bukan pemilihan. Begitu pula kabupaten/kota di DKI Jakarta sesuai dengan UU nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan penetapan.  Hampir semua daerah terlibat dengan hiruk-pikuk pilkada. Apalagi tensi kian meningkat sejak masa kampanye dia bulan terakhir. Dan kian memuncak sepekan masa kampanye pamungkas dengan kampanye akbar yang melibatkan massa yang banyak....

[PARA SAHABAT MENYIAPKAN DIRI 6 BULAN SEBELUM RAMADAN] 90 Hari Menuju Ramadan

  Ramadan sebagai bulan mulia dan bertabur kemuliaan dengan pahala yang dilipatgandakan, tentu menjadi peluang bagi siapa saja untuk tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Begitu pula dengan para sahabat ra. Mereka menyiapkan diri jauh-jauh hari untuk bertemu dengan Ramadan. Bahkan saking ngebet berjumpa Ramadan dan mau gas poll beribadah juga beramal di dalamnya mereka sebagaimana disebutkan oleh ulama tabi’ tabiin Mu’alla bin Al-Fadhl telah rajin berdoa enam bulan sebelumnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Kitab Lathaif Al-Ma’arif   menyebutkan satu riwayat yang menunjukan semangat menyambut Ramadan tersebut. Mua’alla bin Al-Fadhl mengatakan, “Dulu para sahabat, selama enam bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian, selama enam bulan sesudah ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan.” Dalam kitab yang sama Ibnu Rajab menyebutkan salah satu contoh doa yang mereka lantu...

[OJOL DAN BARA GERAKAN]

Saya sedikit telat membaca berita terkini aksi demo di Jakarta malam hari ini. Karena semalam sejak sebelum Maghrib ada agenda malam Jum'atan. Terutama peristiwa malam ketika Mobil Baracuda Brimob melindas hingga tewas seorang Ojek Online (Ojol) berjaket hijau yang berada ditengah massa aksi yang tengah membubarkan diri.  Dini hari saya kaget, sedih bercampur geram. Betapa polisi ini tidak bernurani (bukan oknum polisi, karena sudah nyata polisi). Walau sebelumnya juga dari video lain yang beredar di media sosial banyak kekerasan yang dilakukan terhadap demonstran. Tapi, tewasnya ojol ini benar-benar tidak dapat diterima dengan akal sehat. Kapolri secara langsung sudah meminta maaf dan propam akan memeriksa siapa pengendara baracuda dan polisi yang terlibat. Saya rasa tidak sesederhana dan gampang itu tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi polisi.  Dalam setiap aksi dan pergolakan di dunia termasuk Indonesia. Kematian demonstran bisa menjadi percikan...